Jumat, 23 Desember 2011

KEDUDUKAN KOPERASI DI MATA HUKUM PAJAK ADALAH OBJEK PAJAK

Pengurus koperasi dalam melaksanakan amanah anggota untuk pengelolaan usaha/bisnis koperasi setiap waktu selalu berhadapan kepada pengambilan keputusan bisnis, baik dalam skala besar maupun kecil atau apakah dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan luar, akan menimbulkan konsekuensi fiskal yang tidak bisa diabaikan. Artinya unsur pajak harus menjadi pertimbangan setiap pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pengurus koperasi. Oleh sebab itu, pengurus harus faham benar dengan peraturan pajak, atau setidaknay merekruit karyawannya (dan atau outsourching) yang memiliki kompetensi dibidang perpajakan  agar dia tidak mis-management dalam keputusannya. Bahkan jika pengurus tidak melakukan kontrol misalnya tidak meminta kepada karyawannya untuk menyiapkan laporan pajak bulanan segera disiapkan, sehingga laporan tersebut terlambat dari batas waktu yang ditetapkan makan konsekuensinya akan dikenakan sanksi administrasi. Jika laporan tersebut adalah SPT Masa PPN maka sanksi administrasi setiap bulan sebesar Rp. 500.000. Masih banyak lagi kasus yang lain yang bisa diumpamakan, jika pengurus melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mempunyai konsekuensi fiskal. Jika pengurus mengabaikan fiskal dalam setiap pengambilan keputusannya, maka keputusannya menjadi mahal.

Inilah yang sering kali ditemui dalam setiap kunjungan kerja Dekopinwil DKI Jakarta kepada Anggota-anggotanya (Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder), adalah masalah perpajakan hal ini memang cukup klasik karena sejak lama Gerakan Koperasi dalam setiap pertemuan berkenaan dengan sosialisasi tentang perpajakan atau pelatihan mengenai perkoperasian kepada insan (anggota, pengurus dan pengawas) selalu mengemukakan tentang fasilitas dan terapan perpajakan untuk Koperasi. Pada kenyataannya masalah perpajakan yang dihadapi oleh badan usaha koperasi sebagai obyek pajak mengalami tindakan penagihan pajak yang jumlahnya milyaran rupiah bahkan melampaui diatas jumlah nilai Ekuitas yang dimiliki koperasi.

Oleh karena itu untuk dapat menjaga perkembangan dan ketahanan dunia usaha koperasi sebagai lembaga penggerak ekonomi rakyat dalam menyejahterakan anggotanya; perlu kebijakan lanjutan oleh Pemerintah sebagai Pembina Perkoperasian Indonesia dan Dewan Koperasi Indonesia (ditingkat pusat dan daerah) mengevaluasi kembali policy perpajakan untuk dunia usaha perkoperasian; selain juga program lintas sektoral yang terintegrasi antar Dekopin dengan Departemen Keuangan (Dirjen Pajak) dalam penyuluhan dan sosialisasi perpajakan kepada koperasi primer dan koperasi sekunder.

Sumber : http://www.koperasiku.com/

Mayoritas Pengurus Koperasi Sudah Berumur

Sumedang, Kompas - Hampir 70 persen pengurus koperasi di Jawa Barat berusia 40 tahun hingga 80 tahun. Kondisi itu membuat pengelolaan koperasi tidak berkembang signifikan dan berpeluang tinggal nama pada beberapa tahun mendatang.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Jabar Mustopa Djamaludin di Sumedang, Rabu (16/4), mengatakan, jumlah koperasi di Jabar 22.522 unit dengan mempekerjakan sekitar 100.000 orang.

Minat berkoperasi generasi muda sejak sekolah lanjutan menengah pertama dan atas sudah harus dipupuk. Kendalanya, sarana, seperti laboratorium dan tempat berkoperasi, tidak tersedia.
"Kalau tidak diikuti pengaderan, akan sulit diperoleh pengelola koperasi profesional," kata Mustopa seusai seminar dan pembekalan perkoperasian di Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), Sumedang.

Rektor Ikopin Rully Indrawan mengatakan, sebagian besar pengelola koperasi sudah berusia lanjut. Mengingat usia yang tak lagi muda, energi mereka tak terlalu besar. Dampaknya, sisa hasil usaha tidak signifikan. Akhirnya, produk domestik regional bruto akan rendah.

Kegiatan mereka harus diteruskan. Namun, minat generasi muda untuk berkoperasi belum tinggi karena mereka menganggap, mengelola usaha itu tidak menarik. "Ada ketidaksamaan berpikir di antara generasi yang berbeda. Anak muda masih gengsi, berkoperasi hanya sampingan," katanya. Kurikulum tidak berpihak
Guru pelajaran Ekonomi dari Kabupaten Subang, Edi Sugandi, mengatakan, pengenalan dunia koperasi dan kewirausahaan kepada anak sejak dini di sekolah terkendala kurikulum. Dari zaman ke zaman, porsi materi koperasi dalam kurikulum pendidikan makin minim. Maka, tidaklah mengherankan jika pengetahuan siswa akan ilmu koperasi kian minim.

"Pada tahun 1984 Ekonomi Koperasi jadi satu mata pelajaran utuh. Tahun 1994 tidak lagi disendirikan, tetapi diintegrasikan ke dalam pelajaran Akuntansi. Tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), termasuk juga KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), materi koperasi hanya ada dalam pengantar. Dari 10 jam menjadi hanya empat jam seminggu," tutur Edi.

Menurut Dedi Burhanuddin dari Tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi Kabupaten Majalengka, pelajaran koperasi lambat laun akan menghilang dari dunia pendidikan di Indonesia jika tidak ada antisipasi. Kondisi ini terjadi akibat adanya pergeseran paradigma ekonomi yang saat ini lebih berorientasi pada liberalisme, tidak lagi kerakyatan.

"Padahal, zaman dulu lulusan SMA di kampung bisa langsung mendirikan koperasi berkat modal pengetahuan itu. Saat ini yang ada hanya menganggur. Padahal, basis koperasi adalah kerakyatan dan kerja sama, baik untuk masyarakat kecil seperti mayoritas di (negara) kita. Ketika ada krisis ekonomi, barulah orang meributkan pentingnya koperasi," ujarnya.

Ia menyesalkan revitalisasi ekonomi koperasi menjadi sekadar wacana. Gerakan koperasi terlihat mulai tumpul, yang lambat laun akan punah selama tidak disinergikan dengan pendidikan. "Sekarang coba tanya anak-anak, kapan Hari Koperasi? Pasti tidak ada yang tahu," tuturnya. (bay/jon)

Sumber : http://www.kompas.com/

Senin, 19 Desember 2011

JENIS-JENIS KOPERASI DI INDONESIA

Ada dua jenis koperasi yang cukup dikenal luas oleh masyarakat, yakni KUD dan KSP. KUD (Koperasi Unit Desa) tumbuh dan berkembang subur pada masa pemerintahan orde baru. Sedangkan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) tumbuh dan berkembang dalam era globalisasi saat ini. KUD dan KSP hanyalah contoh dari sekian jenis koperasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian, bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”
Sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, koperasi memiliki tujuan untuk kepentingan anggotanya antara lain meningkatkan kesejahteraan, menyediakan kebutuhan, membantu modal, dan mengembangkan usaha.
Dalam praktiknya, usaha koperasi disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya. Berdasar kondisi dan kepentingan inilah muncul jenis-jenis koperasi.
1.Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya
Secara umum, berdasar jenis usaha, koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi.
            a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”
b. Koperasi Serba Usaha (KSU)
KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.
c. Koperasi Konsumsi
Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga.
d. Koperasi Produksi
Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama.Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.
2.Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya
            a. Koperasi Unit Desa (KUD)
Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan.. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.
b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejateraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.
c. Koperasi Sekolah
Koperasi Sekolah meiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran.
Selain tiga jenis koperasi tersebut, sesuai keanggotaannya masih banyak jenis lainnya. Misalnya koperasi yang anggotanya para pedagang di pasar dinamakan Koperasi Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan dinamakan Koperasi Nelayan.

Sumber : http://tunas63.wordpress.com/2008/11/24/macamjenis-koperasi

Aset Koperasi di Lamongan Rp 262 Miliar

LAMONGAN, KAMIS - Koperasi di Lamongan dinilai cukup berkembang pesat. Aset koperasi di Kabupaten Lamongan saat ini mencapai Rp 262 miliar lebih dengan omzet sebesar Rp 458 miliar lebih. Berdasarkan data Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupa ten Lamongan tercatat jumlah koperasi saat ini sebanyak 407 koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 144.469 orang dan menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja.

Pada peringatan hari Koperasi ke-61 di Lamongan Kamis (17/7), Bupati Lamongan Masfuk mengatakan koperasi jangan dijadikan obyek belas kasihan. Menurut dia pola pikir klasik dan klise yang memandang koperasi sebagai lembaga usaha ekonomi yang lemah, terbe lakang dan hanya menjadi objek belas kasihan harus segera direvolusi. "Cara berpikir seperti itu tidak memberikan keuntungan apapun untuk pendewasaan dan kemandirian koperasi," kata Masfuk.

Menurut dia cara pandang tersebut bertentangan dengan fakta dan realita koperasi dewasa ini. Saat ini semakin banyak koperasi yang mampu melakukan kegiatan usaha produktif secara modern, profesional dan berskala besar. "Saya memberikan apresiasi yang seti nggi-tingginya kepada gerakan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) di Lamongan yang telah melakukan perubahan besar," ujarnya.
Dia menambahkan perkembangan koperasi di Lamongan telah mengantarkan Kabupaten Lamongan mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten penggerak koperasi tahun 2007 dan 2008. Awal tahun 2008 lalu, Kabupaten Lamongan juga mendapatkan upakarti untuk jasa kepedu lian terhadap UKM dan industri rumah tangga.

Saat ini peran pemerintah sudah bergeser, dari pelaku langsung menjadi regulator, fasilitator dan motivator. Peran pemerintah lebih ditujukan untuk menciptakan stabilisasi lingkungan makro ekonomi, iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan pelayanan perizinan yang murah, cepat dan transparan, katanya menegaskan.
Masfuk juga menyerahkan piagam penghargaan kepada koperasi berprestasi diantaranya KPRI Setia Praja Lamongan, KPRI Muncul Ngimbang dan KUD Fajar Tikung. Sementara pemenang lomba karya tulis tentang perkoperasian tingkat umum Miftahul Muin (guru SMK Muhamm adiyah 1 Lamongan), tingkat Perguruan Tinggi Tyas Vivi Anggraini (mahasiswa Universitas Islam Lamongan), tingkat SLTA Nita Tri Widyawati dan tingkat SLTP David Sajid mendapatkan piagam penghargaan dan uang pembinaan.


Sumber : http://www.kompas.com

KOPERASI MEWUJUDKAN KEBERSAMAAN DAN KESEJAHTERAAN: MENJAWAB TANTANGAN GLOBAL DAN REGIONALISME BARU

Membangun sistem Perekonomian Pasar yang berkeadilan sosial tidaklah cukup dengan sepenuhnya menyerahkan kepada pasar. Namun juga sangatlah tidak bijak apabila menggantungkan upaya korektif terhadap ketidakberdayaan pasar menjawab masalah ketidakadilan pasar sepenuhnya kepada Pemerintah. Koperasi sebagai suatu gerakan dunia telah membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar karena hadirnya ketidaksempurnaan pasar. Bahkan cukup banyak contoh bukti keberhasilan koperasi dalam membangun posisi tawar bersama dalam berbagai konstelasi perundingan, baik dalam tingkatan bisnis mikro hingga tingkatan kesepakatan internasional. Oleh karena itu banyak Pemerintah di dunia yang menganggap adanya persamaan tujuan negara dan tujuan koperasi sehingga dapat bekerjasama.
Meskipun demikian di negeri kita sejarah pengenalan koperasi didorong oleh keyakinan para Bapak Bangsa untuk mengantar perekonomian Bangsa Indonesia menuju pada suatu kemakmuran dalam kebersamaan dengan semboyan "makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran". Kondisi obyektif yang hidup dan pengetahuan masyarakat kita hingga tiga dasawarsa setelah kemerdekaan memang memaksa kita untuk memilih menggunakan cara itu. Persoalan pengembangan koperasi di Indonesia sering dicemooh seolah sedang menegakan benang basah. Pemerintah di negara-negara berkembang memainkan peran ganda dalam pengembangan koperasi dalam fungsi "regulatory" dan "development". Tidak jarang peran ‘”development”  justru tidak mendewasakan koperasi.
Koperasi sejak kelahiranya disadari sebagai suatu upaya untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Oleh karena itu dasar "self help and cooperation" atau "individualitet dan solidaritet" selalu disebut bersamaan sebagai dasar pendirian koperasi. Sejak akhir abad yang lalu gerakan koperasi dunia kembali memperbaharui tekadnya dengan menyatakan keharusan untuk kembali pada jati diri yang berupa nilai-nilai dan nilai etik serta prinsip-prinsip koperasi, sembari menyatakan diri sebagai badan usaha dengan pengelolaan demoktratis dan pengawasan bersama atas keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Menghadapi milenium baru dan globalisasi kembali menegaskan pentingnya nilai etik yang harus dijunjung tinggi berupa: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian kepada pihak lain (honesty, openness, social responsibility and caring for others) (ICA,1995). Runtuhnya rejim sosialis Blok-Timur dan kemajuan di bagian dunia lainnya seperti Afrika telah menjadikan gerakan koperasi dunia kini praktis sudah menjangkau semua negara di dunia, sehingga telah menyatu secara utuh. Dan kini keyakinan tentang jalan koperasi itu telah menemukan bentuk gerakan global.
Koperasi Indonesia memang tidak tumbuh secemerlang sejarah koperasi di Barat dan sebagian lain tidak berhasil ditumbuhkan dengan percepatan yang beriringan dengan kepentingan program pembangunan lainnya oleh Pemerintah. Krisis ekonomi telah meninggalkan pelajaran baru, bahwa ketika Pemerintah tidak berdaya lagi dan tidak memungkinkan untuk mengembangkan intervensi melalui program yang dilewatkan koperasi justru terkuak kekuatan swadaya koperasi.
Di bawah arus rasionalisasi subsidi dan independensi perbankan ternyata koperasi mampu menyumbang sepertiga pasar kredit mikro di tanah air yang sangat dibutuhkan masyarakat luas secara produktif dan kompetitif. Bahkan koperasi masih mampu menjangkau pelayanan kepada lebih dari 11 juta nasabah, jauh diatas kemampuan kepiawaian perbankan yang megah sekalipun. Namun demikian karakter koperasi Indonesia yang kecil-kecil dan tidak bersatu dalam suatu sistem koperasi menjadikannya tidak terlihat perannya yang begitu nyata.
Lingkungan keterbukaan dan desentralisasi memberi tantangan dan kesempatan baru membangun kekuatan swadaya koperasi yang ada menuju koperasi  yang sehat dan kokoh bersatu.
Menyambut pengeseran tatanan ekonomi dunia yang terbuka dan bersaing secara ketat, gerakan koperasi dunia telah menetapkan prinsip dasar untuk membangun tindakan bersama. Tindakan bersama tersebut terdiri dari tujuh garis perjuangan sebagai berikut :
­Pertama, koperasi akan mampu berperan secara baik kepada masyarakat ketika koperasi secara benar berjalan sesuai jati dirinya sebagai suatu organisasi otonom, lembaga yang diawasi anggotanya dan bila mereka tetap berpegang pada nilai dan prinsip koperasi;
Kedua, potensi koperasi dapat diwujudkan semaksimal mungkin hanya bila kekhususan koperasi dihormati dalam peraturan perundangan;
Ketiga, koperasi dapat mencapai tujuannya bila mereka diakui keberadaannya dan aktifitasnya;
Keempat, koperasi dapat hidup seperti layaknya perusahaan lainnya bila terjadi "fair playing field";
Kelima, pemerintah harus memberikan aturan main yang jelas, tetapi koperasi dapat dan harus mengatur dirinya sendiri di dalam lingkungan mereka (self-regulation);
Keenam, koperasi adalah milik anggota dimana saham adalah modal dasar, sehingga mereka harus mengembangkan sumberdayanya dengan tidak mengancam identitas dan jatidirinya, dan;
Ketujuh, bantuan pengembangan dapat berarti penting bagi pertumbuhan koperasi, namun akan lebih efektif bila dipandang sebagai kemitraan dengan menjunjung tinggi hakekat koperasi dan diselenggarakan dalam kerangka jaringan.
Bagi koperasi Indonesia membangun kesejahteraan dalam kebersamaan telah cukup memiliki kekuatan dasar kekuatan gerakan. Daerah otonom harus menjadi basis penyatuan kekuatan koperasi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan lokal dan arus pengaliran surplus dari bawah. Ada baiknya koperasi Indoensia melihat kembali hasil kongres 1947 untuk melihat basis penguatan koperasi pada tiga pilar kredit, produksi dan konsumsi (Adakah keberanian melakukan restrukturisasi koperasi oleh gerakan koperasi sendiri?)   
Dengan mengembalikan koperasi pada fungsinya (sebagai gerakan ekonomi) atas prinsip dan nilai dasarnya, koperasi akan semakin mampu menampilkan wajah yang sesungguhnya menuju keadaan "bersama dalam kesejahteraan" dan "sejahtera dalam kebersamaan”.

Sumber : http://www.ekonomirakyat.org/index.php (Dr. Noer Soetrisno -- Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.)

PERENCANAAN USAHA KOPERASI

Perencanaan usaha/bisnis koperasi pada dasarnya adalah sebuah deskripsi tertulis mengenai masa depan bisnis KOPERASI. Perencanaan Bisnis merupakan kumpulan dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis koperasi untuk mempromosikan anggotanya (meningkatkan kesejahteran ekonomi dan social) dengan memfasilitasikan jasa usaha koperasi ( transaksi barang ataupun jasa dengan menghasilkan SHU dan menarik bagi anggota koperasi serta pihak-pihak di luar koperasi  sebagai investor, untuk menanamkan modalnya kepada koperasi). Perencanaan Bisnis umumnya terdiri dari tujuan bisnis, strategi yang digunakan, masalah potensial yang akan dihadapi dan cara mengatasinya, struktur organisasi, modal, dan bagaimana mempertahankannya sampai  tercapainya harapan-harapan (kebutuhan) anggota koperasinya serta dari sisi investasi keuangan koperasi mencapai break even point .
Ada tiga bagian dalam Perencanaan Bisnis Koperasi :
1.Konsep bisnis yang menjelaskan secara rinci koperasi  sebagai badan usaha,       struktur organisasi, produk dan jasa pelayanan yang dikelola.
2.Market, yang membahas dan menganalisa pasar konsumen potensial.
3.Finansial, meliputi estimasi pendapatan dan arus kas, neraca serta rasio keuangan lainnya.
Komponen Perencanaan Bisnis Koperasi, terdiri dari:
1.Ringkasan Eksekutif
2.Deskiripsi Usaha/Bisnis
3.Strategi Pasar/Pelayanan
4.Analisa Kompetitif
5.Rencana Desain dan Pengembangan
6.Rencana Operasi dan Manajemen
7.Faktor-faktor keuangan
Dalam perkembangannya dewasa ini, untuk memudahkan membuat sebuah Perencanaan Bisnis dapat didukung oleh tools hasil dari teknologi informasi berupa software.
Penutup
Dari pengalaman dan pandangan yang telah saya kemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa  mempertahankan dan mengembangkan koperasi, ternyata jauh lebih sulit dibandingkan mendirikannya. Pengurus, Pengawas, Pengelola, Karyawan serta Anggota koperasi, senantiasa akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks, baik yang  berasal dari internal koperasi maupun dari lingkungan eksternal koperasi.
Maka dalam usaha pengembangan organisasi dan bisnis koperasi  sebagai badan usaha yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 33) serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, peranan penting perencanaan usaha koperasi  yang dibuat dan dirancang untuk pengembangan organisasi dan usaha koperasi harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai jati diri koperasi Indonesia,  sebagai  bangun usaha ekonomi yang berwatak social.
Perencanaan usaha koperasi dapat dimulai dari suatu konsep pemikiran (mindset)  bagaimana memperbaiki kinerja koperasi;  dan mulai mengindentifikasi  untuk menemukan factor yang menentukan baik buruknya kinerja koperasi untuk diberikan skala prioritas dalam penjabaran perencanaan sesuai dengan nilai-nilai menejemen perkoperasian, seperti  :
Pertama, membangun dan meningkatkan peran dan partisipasi anggota.
Anggota Koperasi sebagai modal utama dari koperasi, maju atau mundurnya kinerja koperasi akan ditentukan oleh peran aktif anggota baik sebagai pemodal (pemilik), nasabah (konsumen)  serta sebagai penerima manfaat  atau dengan kata lain Anggota adalah Raja. Ini adalah realita dalam perkoperasian karena anggota sebagai pemilik koperasi memberikan makna bahwa anggota memiliki hak penuh menentukan diterima atau disetujuinya perencanaan usaha yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas dalam forum Rapat Anggota. Sikap loyal anggota karena memiliki koperasi dapat ditumbuhkan melalui  kegiatan perencanaan usaha koperasi sejak awal, program kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk anggota yang terpola dan berkesinambungan. Hal ini selain membuka cakrawala wawasan  bagi anggota koperasi  juga membangun watak koperasi (budaya) dari anggotanya.
Kedua, membangun kemampuan Pengelola dan kaderisasi.
Pengelola atau pengurus koperasi  (termasuk juga jajaran struktural dibawahnya) harus memiliki kemampuan kepemimpinan, kewirausahaan, professional  serta terutama memiliki kejujuran. Pengurus dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mampu menghasilkan pelayanan yang dapat memberikan manfaat kepada anggotanya (baik aspek manfaat fisik, ekonomi maupun manfaat psikologis).Manajemen koperasi difokuskan menjadi manajemen yang efisien dan efektif, dan memiliki nilai-nilai manajemen sesuai jati diri koperasi.
Ketiga, memiliki kesehatan keuangan.
Keberhasilan dan kegagalan koperasi dapat dilihat sehat atau tidaknya keuangan koperasi, tingkat kesehatan keuangan koperasi mencerminkan juga kesehatan usaha, organisasi, manajemen serta sehatnya kualitas pelayanannya kepada anggota.Keadaan keuangan dilaporkan secara berkala sesuai kaidah-kaidah akuntansi, terbuka dan bertanggung jawab. Untuk itu peran aktif Pengawasan oleh Badan Pengawas Koperasi harus menganut system pengawasan atau pendeteksian dini (early warnin g system), mengkoreksi dan memperbaiki sedini mungkin masalah keuangan koperasi sebelum kerugian menjadi beban yang harus dipikul oleh anggota karena kesalahan prosedural (mismanagement) oleh pengelola.
Keempat, membangun kemitraan antar koperasi dan kemitraan koperasi dengan pihak Badan Usaha lain.
Menghadapi  trend bisnis  (era pasar bebas) dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, koperasi sejak dini sudah harus melakukan penyesuaian dan antisipasi pengembangan usahanya dengan melakukan kerjasama  antar koperasi (membangun sinergi) untuk memiliki bargening position dengan mengutamakan kekuatan pasar (captive market) anggotanya;  karena Keberhasilan hanya dapat diraih secara bersama untuk Kepentingan yang sama, saat ini momentum untuk mewujudnyatakan kekuatan yang dimiliki koperasi  melalui kerjasama kemitraan.Mendorong koperasi juga menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak lain, seperti Badan Usaha milik Negara/Daerah, swasta dalam negeri maupun swasta asing, perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh, agar koperasi dapat dan mampu memasuki perdagangan international, maupun dapat secara bersama-sama membangun lembaga keuangan koperasi.

Sumber : http://www.koperasiku.com/blogs/henry/perencanaan-usaha-koperasi

Kamis, 27 Oktober 2011

Akuntansi Menengah 1A


Pengertian Saham dan Jenis-jenis Saham

Surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal sering disebut efek atau sekuritas, salah satunya yaitu saham.
Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut (Darmadji dan Fakhruddin, 2001: 5).

Ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham (Darmadji dan Fakhruddin, 2001: 6) :
1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim
a. Saham Biasa (common stock)
· Mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan
· Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut.
b. Saham Preferen (Preferred Stock)
· Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor.
· Serupa saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut; dan membayar deviden.
· Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan saham biasa.
2. Ditinjau dari cara peralihannya
a. Saham Atas Unjuk (Bearer Stocks)
· Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya.
· Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.
b. Saham Atas Nama (Registered Stocks)
· Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari kinerja perdagangan
a. Blue – Chip Stocks
· Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
b. Income Stocks
· Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata – rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
· Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai.
· Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi.
c. Growth Stocks
1. (Well – Known)
· Saham – saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi.
2. (Lesser – Known)
· Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri, namun memiliki ciri growth stock.
· Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten.
d. Speculative Stock
· Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
e. Counter Cyclical Stockss
· Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.
· Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi.

Dan yang terbaru jenis saham yang diperdagangkan di BEI , yaitu ETF (Exchange Trade Fund) adalah gabungan reksadana terbuka dengan saham dan pembelian di bursa seperti halnya saham di pasar modal bukan di Manajer Investasi (MI)
ETF dibagi 2, yaitu:
1. ETF index : menginvestasikan dana kelolanya dalam sekumpulan portofolio efek yang terdapat pada satu indeks tertentu dengan proporsi yang sama.
     2. Close and ETFs : Fund yang diperdagangkan dibursa efek yang berbentuk perusahaan investasi tertutup dan dikelola secara aktif.

Sumber:
-          www.google.co.id

-          http://coki002.wordpress.com